PERMEN KP TENTANG POLSUS PWP3K

Demi memperkuat eksistensi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil  

TINDAK PIDANA KORUPSI

Mengenal dan tahu peraturan tentang tindak pidana korupsi 1. UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ; UU_no_31_th_1999 2. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI; UU_no_20_th_2001

KUMPULAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kumpulan Peraturan dan Perundang-undangan : No. URAIAN Peraturan dan Perundang-undangan 1 Penghapusan Jaring Trawl Kep Pres RI Nomor 39 tahun 1980 2 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU RI No. 05 TAHUN 1990 3 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU RI No. 32 Tahun 2009 4 Konservasi Sumberdaya Ikan PP No. 60 Tahun 2007  

DAFTAR SNI PERIKANAN

Berikut daftar produk perikanan dan kelautan yang telah mempunyai SNI : NO JUDUL KETERANGAN 1 Bentuk Baku Konstruksi Pukat Tarik Dasar Kecil (Small Bottom Trawl Net) Type 2 (Dua) Seam Atau Panel SNI 01-7088-2005 2 Bentuk Baku Konstruksi Pukat Tarik Dasar Kecil (Small Bottom Trawl Net) Type 4 (Empat) Seam Dengan Sayap Atas SNI 01-7089-2005 3 Bentuk baku konstruksi pukat kantong – payang berbadan jaring panjang SNI 01-7090-2005 4 Bentuk Baku Konstruksi Pukat Tarik Dasar Kecil (Small Bottom Trawl Net) type 4 (Empat) Seam Tanpa Continue reading →

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGAWAS PERIKANAN DALAM PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGAWAS PERIKANAN    (1)      Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.  (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan: a.    memasuki tempat-tempat yang akan dilakukan pemeriksaan;  b.    meminta dokumen untuk diperiksa;  c.    mengambil contoh ikan atau bahan yang diperlukan untuk pengujian laboratorium;  d.    memeriksa kapal perikanan;  e.    memeriksa dokumen perizinan dan dokumen kapal pendukung lainnya.  f.     memeriksa alat tangkap dan alat bantu penangkapan;  g.    menyetujui/menolak bongkar muat hasil tangkapan;  h. menunda keberangkatan kapal perikanan Continue reading →